Fraksi PKB Serukan Perlawanan terhadap Mafia Pupuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat bertindak pro aktif mengungkap dan mengusut tuntas mafia pupuk di Kementerian Pertanian. Sebab, selain ada banyak aduan masyarakat, jelas juga terlihat ada indikasi perbuatan mafia dalam pengadaan pupuk di kementerian tersebut.

Akibat dari perbuatan mafia-mafia tersebut terjadi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Dalam kaitan ini, anggota Fraksi PKB, Mirati Dewaningsih Tuasikal, menyatakan rencana KPK mengusut dugaan penyelewengan pada proyek pengadaan pupuk senilai Rp81 miliar di Kementerian Pertanian, patut diapresiasi.

"Jika nanti dugaan penyelewengan pupuk itu terungkap, maka mafia pupuk yang selama ini merajalela dapat terbongkar," jelas Mirati di Jakarta, Sabtu (4/8/2012).

FPKB: Pemerintah Harus Atasi Krisis Kedelai

FPKB DPR menyampaikan keprihatinan karena krisis pangan yang terjadi di Indonesia khususnya krisis kedelai. Pemerintah harus segera menanggulangi krisis bisa membunuh industri kecil dan menengah ini.

"Sangat prihatin dengan jeritan pengrajin tahu/tempe dengan langkanya bahan dasar pangan kedelai di pasaran jika dapat ditemukan harganya sudah sangat tinggi. Di pasaran kedelai lokal harganya merangkat terus hampir sama dengan impor,ini dapat kita temukan dengan harga yang sangat tinggi Rp 8.000/kg yang sebenarnya saat normal harga cuma Rp. 5.000 /kg, yang harus dilakukan agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga kedelai, karena dapat mengancam para pembuat tahu atau tempe gulung tikar,"kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar, Kamis (2/8/2012).

Menurut Marwan, impor saat ini telah menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Paradigma ketergantungan akan impor menjadi trend kebijakan, sekalipun dengan kebijakan menurunkan bea masuk impor.