Dalam menyikapi hasil dialog antara
DPRD Donggala, sejumlah SKPD dengan masyarakat desa Powelua serta beberapa tokoh
masyarakat desa dan kota Donggala di kantor DPRD Donggala siang tadi (14
Februari 2013), sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa, Syafruddin K,
S.Pt mengatakan bahwa dibutuhkan keadilan dalam menetapkan anggaran pembangunan
di kabupaten Donggala.
Beliau
menambahkan bahwa sikap warga desa Powelua untuk menghentikan sementara suplai
air PDAM adalah bentuk protes dan kritis atas ketidakadilan anggaran di
kabupaten Donggala selama ini. Olehnya tidak heran bila sikap tersebut mendapat
dukungan dari beberapa desa di kecamatan Banawa Tengah maupun Banawa yang sesungguhnya
merasakan permasalahan yang sama walaupun dalam bentuk kebutuhan yang berbeda.
Kemudian Syafruddin K, S.Pt menjelaskan “APBD yang telah diperdakan pada Desember tahun 2012, belum berpihak pada masyarakat desa, padahal jumlah penduduk kabupaten ini sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Bukankan negara atau suatu daerah bisa kuat bila desanya kuat ?. Namun realitasnya rencana – rencana pembangunan pemerintah daerah lebih diarahkan pada rencana – rencana megah pemerintah dan secara jelas tertuang dalam APBD yang tidak secara baik mengakomodir kebutuhan masyarakat desa, padahal mereka saat ini masih bergulat berbagai kesulitan utamanya dalam pemenuhan dasar mereka. Dinas Pekerjaan Umum punya anggaran kurang lebih 110 milyar yang salah satu item didalamnya untuk pembangunan RUKO di kota Palu sebesar 11 milyar, sementara anggaran untuk pertanian hanya sebesar 94 juta dan dana kesehatan hanya berkisar 7 milyar. Sehingga APBD yang ditetapkan pada desember 2012 menggambarkan kepada masyarakat Donggala kemana sesungguhnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat selama ini. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah kabupaten Donggala tidak serius dalam memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar