Penutupan sumber air PDAM oleh
warga di desa Powelua kecamatan Banawa Tengah kabupaten Donggala membuat
sebagian besar masyarakat di desa dan kota Donggala mengalami krisis air. Namun sikap warga desa Powelua tersebut
mendapat dukungan dari masyarakat desa dan kota yang notabene masyarakat
pelanggan air PDAM. Dukungan tersebut terlihat jelas saat dilakukannya dialog
di kantor DPRD Donggala siang tadi ( 14 Feberuari 2013 ).
Dalam dialog ini, DPRD Donggala
mengundang sejumlah SKPD, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Aliansi
Kebangkitan Rakyat Donggala dan beberapa individu yang peduli dan mendukung
tuntutan masyarakat Powelua, Towale, Kabuti dan Lampo.
“ Saat ini, kami sebagai
masyarakat pelanggan PDAM mengalami kekeringan air, bahkan datang ke kantor
DPRD saat ini belum bisa mandi. Tetapi kami sangat menghargai perjuangan
masyarakat desa Powelua yang berani mengambil sikap dan menyuarakan aspirasi
masyarakat desa lainnya di kabupaten Donggala seperti halnya di desa kami yang
juga membutuhkan pembangunan tanggul agar warga kami tidak lagi setiap hari di
genangi air laut. Olehnya tuntutan masyarakat Powelua harus didengarkan dan dipenuhi
oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. “ Jelas
tokoh masyarakat dari desa Towale.
Dua anggota DPRD Donggala dari
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak agar memenuhi tuntutan masyarakat desa
Powelua serta beberapa desa – desa yang juga bernasib sama walaupun sedikit
berbeda konteks permasalahannya. “ Seharusnya, saat ini kita harus mengambil
sikap yang jelas secara kelembagaan maupun pribadi, bila tidak ini akan semakin
memperkeruh suasana. Olehnya jika tidak digubris oleh lembaga ini, maka kami sebagai
anggota DPRD dari PKB memiliki hak inisiatif untuk mengajukan pembentukan
paripurna Pansus atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini “. Tegas
Kaharuddin H. Karding dan Abdullah J. Sitopang dalam dialog
tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar