dpc pkb donggala,
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Marwan Jafar dengan tegas
menyatakan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Tembakau. Racangan peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah pada 14
Juli mendatang itu, menurut Marwan, hanya akan merugikan petani
tembakau.
"RPP tembakau akan merugikan para petani tembakau. Kalau RPP ini tetap dikeluarkan, banyak petani yang menganggur. Kalau mereka menganggur, siapa yang akan menghidupi para petani," kata Marwan di Jakarta, Kamis (28/6).
Menurut dia, tekanan dari kapitalis internasional tentang penggunaan tembakau dalam industri rokok dapat mengebiri negara berkembang seperti Indonesia, khususnya dalam memproduksi rokok kretek. "Aturan internasional menghambat industri rokok dalam negeri. Rokok kretek atau penggunaan tembakau merupakan "heritage" bangsa Indonesia," kata Ketua Fraksi PKB itu.
Menurut dia, industri rokok memberikan sumbangan cukup besar bagi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni Rp 62 triliun lebih
pada 2011. "Kemungkinan pada 2012, sumbangan dari industri rokok bisa
mencapai Rp 70 triliun. Kalau urusan soal tembakau, PKB akan "fight"
untuk mempertahankannya," ujarnya.
"RPP tembakau akan merugikan para petani tembakau. Kalau RPP ini tetap dikeluarkan, banyak petani yang menganggur. Kalau mereka menganggur, siapa yang akan menghidupi para petani," kata Marwan di Jakarta, Kamis (28/6).
Menurut dia, tekanan dari kapitalis internasional tentang penggunaan tembakau dalam industri rokok dapat mengebiri negara berkembang seperti Indonesia, khususnya dalam memproduksi rokok kretek. "Aturan internasional menghambat industri rokok dalam negeri. Rokok kretek atau penggunaan tembakau merupakan "heritage" bangsa Indonesia," kata Ketua Fraksi PKB itu.
Dia berharap Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dapat begerak secara masif dengan meminta dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menolak RPP tersebut.
Marwan juga menyarankan, APTI bisa berdialog langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Sebaiknya kirim surat ke Presiden untuk bisa berdialog," katanya. (ris)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar