PKB minta negara tuntaskan reformasi agraria

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, negara perlu segera menuntaskan reformasi agraria yang benar-benar memihak kepentingan rakyat, terutama petani.

Menurut Muhaimin yang juga Menakertrans itu, reformasi agraria itu merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi sekaligus memberi solusi atas berbagai konflik sosial yang terjadi belakangan ini.

Muhaimin memandang adanya persoalan konflik horisontal antara petani dan pihak lainnya sebagaimana yang terus menerus terjadi belakangan ini, disebabkan adanya tiga hal.

Pertama, ketidakjelasan regulasi lahan tanah yang kurang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat, terutama petani.

Kedua, kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan tanah secara jelas, baik untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan. Ketiga, kurang optimalnya fungsi sosial tanah, baik untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya air dan sumber daya manusia.

"Reformasi Agraria yang mengarah pada ketiga hal tersebut mutlak diperlukan," tegasnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menilai adanya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat saat ini.

Oleh karenanya, menurut dia, perangkat hukum itu perlu direvisi dan disempurnakan dan semangatnya harus dikembalikan pada keberpihakan pada rakyat petani yang merupakan mayoritas masyarat Indonesia. "Petani yang mayoritas miskin dan berada di pedesaan harus diberdayakan", tukasnya.

Dengan adanya penuntasan reformasi agraria ini, Muhaimin berharap secara langsung maupun tidak langsung negara dapat menyelesaikan berbagai persoalan pelik di masyarakat seperti konflik horisontal dan kekerasan sosial sekaligus dapat memberdayakan rakyat petani itu sendiri.(ANT)

Editor: Ruslan Burhani

www.antaranews.com