Senin, 28 Januari 2013

Pembangunan Ruko milik PEMDA Donggala Di Kota Palu, Di Protes Warga Donggala

Hari ini, senin 28 Januari 2013, ratusan warga dari beberapa desa di kabupaten Donggala yang menamakan dirinya Aliansi Kebangkitan Rakyat Donggala mendatangi kantor DPRD kabupaten Donggala. Kedatangan warga tersebut sebagai aksi damai dalam memprotes pembangunan rumah toko (Ruko) senilai 10,7 miliyar rupiah di kota Palu.

Di dalam pernyataan sikap yang mereka bacakan didepan kantor DPRD Donggala,  Aliansi Kebangkitan Rakyat Donggala meminta kepada DPRD Donggala dan Pemerintah Kabupaten Donggala untuk membatalkan pembangunan Ruko di kota Palu, melakukan revisi terhadap APBD Donggala 2013, mengalihkan penggunaan pembangunan Ruko untuk mendukung program RPJMDES di kecamatan Banawa Tengah, Banawa Selatan  di kabupaten Donggala dan sesegera mungkin untuk melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Jasa Lingkungan.

Sabtu, 26 Januari 2013

Kapolres Donggala Diduga Peras Pengusaha

Untuk Uang Muka Pembelian Mobil Baru Buat Sang Istri
 
www.jpnn.com – Kepala Kepolisian Resort (Polres) Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M Sururi SH, diduga telah melakukan pemerasan terhadap sejumlah pengusaha yang berkecimpung di wilayah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Menurut salah seorang sumber yang terpercaya, modus operandi dari pemerasan tersebut, diduga dilakukan oleh orang nomor satu di Mapolres Donggala ini, dengan meminta uang kepada sejumlah pengusaha dengan jumlah yang cukup besar. Yang diduga untuk uang muka pembelian sebuah mobil pribadi yang akan diberikan kepada sang istri Kapolres.

Jumat, 18 Januari 2013

PKB Buka Pencalegan Untuk Umum

HARIANMERCUSUAR.com - PKB Sulteng mulai hari ini (17/1) membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Pencalegan), untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPR kabupaten/Kota. Pendaftaran Caleg dilakukan di Kantor DPW PKB, Jl Diponegoro Palu rencananya berlangsung hingga tanggal 15 Februari.

“Pendaftaran ini terbuka untuk umum, baik kader maupun non kader,” terang Ketua DPW PKB Sulteng, Zainal Daud, Rabu malam (16/1).

 
Selanjutnya nama-nama yang masuk akan diseleksi berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, baik aturan yuridis formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilu, mapun aturan internal PKB.

Senin, 14 Januari 2013

PKB Minta Kedaulatan Pangan Nasional Terwujud di 2013

DPP.PKB.or.id - Kedaulatan Pangan Indonesia menjadi sebuah harga mati untuk diwujudkan pada tahun 2013. Lantaran beberapa komoditi pangan pengganti beras sudah mulai memenuhi pasar ekspor.

"Kedaulatan pangan harus kita perjuangkan bersama demi harga diri dan kemandirian bangsa di mata dunia," ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far kepada redaksi www.dpp.pkb.or.id, Senin (14/1/2013).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat ekspor gaplek pada 2009 mencapai 159,87 juta ton dengan nilai USD23,64 juta, sedangkan untuk tapioka mencapai 13,19 juta ton dengan nilai USD4,5 juta.

Nomor Urut Dua Cermin Prestasi PKB di 2014

DPP.PKB.or.id - Partai Kebangkitan Bangsa akhirnya memperoleh nomor urut dua (2) dalam pengundian nomor peserta Pemilu 2014 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, (14/1/2013).

Kepastian tersebut didapat setelah Ketua Umum DPP PKB, A Muhaimin Iskandar di dampingi Sekjen Imam Nahrawi mengikuti proses pengundian nomor urut peserta pemilu 2014 yang dipimpin langsung Ketua KPU Husni Kamil Malik.

Kamis, 03 Januari 2013

Pemuda Demo Desak Kapolda Sulteng Dicopot

Kompas.com - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Umat Islam Peduli Sulteng, Kamis (3/01/2013) turun ke jalan. Mereka mendesak agar Kapolri Jenderal Timor Pradopo mencopot Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dewa Parsana dengan tidak hormat.

Desakan pencopotan ini menyusul kasus-kasus kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sipil yang terjadi di wilayah Polda Sulteng. Para Pemuda ini melakukan long march menuju kantor DPRD Sulawesi Tengah di Jalan Samratulangi. Selain berorasi mendesak agar Kapolda Sulteng turun, mereka juga membagikan selebaran berisi kinerja Kapolda Sulteng Dewa Parsana yang dinilai buruk, terutama dalam penanganan sejumlah kasus kekerasan di wilayah Sulawesi Tengah.