Sekretaris DPC PKB Donggala : Butuh Keadilan Anggaran Di Kabupaten Donggala

Dalam menyikapi hasil dialog antara DPRD Donggala, sejumlah SKPD dengan masyarakat desa Powelua serta beberapa tokoh masyarakat desa dan kota Donggala di kantor DPRD Donggala siang tadi (14 Februari 2013), sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa, Syafruddin K, S.Pt mengatakan bahwa dibutuhkan keadilan dalam menetapkan anggaran pembangunan di kabupaten Donggala.

Beliau menambahkan bahwa sikap warga desa Powelua untuk menghentikan sementara suplai air PDAM adalah bentuk protes dan kritis atas ketidakadilan anggaran di kabupaten Donggala selama ini. Olehnya tidak heran bila sikap tersebut mendapat dukungan dari beberapa desa di kecamatan Banawa Tengah maupun Banawa yang sesungguhnya merasakan permasalahan yang sama walaupun dalam bentuk kebutuhan yang berbeda.

Dua Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Donggala Desak Penuhi Tuntutan Masyarakat Powelua, Towale, Lampo dan Kabuti

Penutupan sumber air PDAM oleh warga di desa Powelua kecamatan Banawa Tengah kabupaten Donggala membuat sebagian besar masyarakat di desa dan kota Donggala mengalami krisis air.  Namun sikap warga desa Powelua tersebut mendapat dukungan dari masyarakat desa dan kota yang notabene masyarakat pelanggan air PDAM. Dukungan tersebut terlihat jelas saat dilakukannya dialog di kantor DPRD Donggala siang tadi ( 14 Feberuari 2013 ).

Dalam dialog ini, DPRD Donggala mengundang sejumlah SKPD, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, Aliansi Kebangkitan Rakyat Donggala dan beberapa individu yang peduli dan mendukung tuntutan masyarakat Powelua, Towale, Kabuti dan Lampo.

Masyarakat Desa Powelua Menutup Sementara Air PDAM

Ratusan jumlah warga desa Powelua, kecamatan Banawa Tengah, kabupaten Donggala secara serempak melakukan penutupan sementara sumber air PDAM yang berada di wilayah desanya. Penutupan sementara air tersebut, merupakan wujud kekecewaan warga Powelua adanya penetapan anggaran pembangunan RUKO (Rumah Toko) di kota Palu oleh pemerintah daerah kabupaten Donggala senilai Rp. 11, 250 Milyar.

Menurut warga Powelua, sebaiknya dana tersebut dibatalkan dan segera dialihkan untuk pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar beberapa desa di kabupaten Donggala yang hingga saat ini belum menikmati listrik, air bersih dan perbaikan jalan – jalan yang rusak. Selain itu, dana sebesar itu harusnya digunakan untuk membiayai program – program didesa.