Sekjen PKB Intruksikan Kader Seriusi E - KTA

Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kota Karawang mulai melek administrasi berbasis tekhnologi. Bekal pencatatan keanggotaan partai yang lebih terintegrasi lewat perekaman E-KTA (Elektronik Kartu Tanda Anggota) diyakini mempercepat proses pemenangan partai.

Saking pentingnya pengenalan tekhnologi E-KTA yang diluncurkan sebulan lalu, Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi terjun langsung dalam acara konsolidasinya di DPC PKB Karawang, Jawa Barat.

"Gunanya E-KTA ini melengkapi persyaratan verifikasi di KPU dan menyongsong kemenangan PKB pada pemilu 2014 mendatang,"tegasnya di tengah ribuan kader partai, Selasa (14/08/2012).

PKB Partai Cinta Fakir Miskin

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya mengadakan acara buka bersama dengan mengundang anak yatim dan fakir miskin. Selain menjadi ajang konsolidasi, buka bersama anak yatim ini juga bertujuan mencari keberkahan untuk kebesaran partai.

"Buka puasa bersama ini selain untuk konsolidasi kader dari tingkat kelurahan hingga kota, juga kami manfaatkan untuk memberikan santunan kepada ratusan anak yatim," kata Ketua DPC PKB Kota Surabaya Lukmanul Khakim, di Kantor DPC PKB Surabaya, kemarin.

Lukman menjelaskan, kegiatan buka puasa bersama anak yatim ini rutin dilakukan setiap tahun. PKB mengupayakan kegiatan itu bisa bermanfaat untuk kemajuan partai dan masyarakat yang masih memerlukan bantuan.

Verifikasi Parpol - PKB Daftar Peserta Pemilu 2014

Satu lagi partai politik (parpol) lama yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah sebelumnya Partai Hanura dan PDIP mendaftar ke KPU, kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini datang ke Kantor KPU di luar jam kerja yang sudah ditetapkan yakni pukul 15.45 WIB. Padahal, sebelumnya KPU menetapkan jadwal untuk pendaftaran parpol selama Ramadan berakhir pada pukul 15.00 WIB. Meski demikian, KPU tetap menerima berkas administrasi dan kelengkapan yang diajukan PKB. ”Kami memang terlambat datang karena ada acara pelepasan mudik berkah di kantor,” ungkap Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi di Kantor KPU,Jakarta,kemarin.

Raport Merah Bupati Donggala Di HUT 60 Tahun Kabupaten Donggala

Oleh : Syafruddin. K ***

Selamat ulang tahun ke-60 tahun Kabupaten Donggala. Di hari yang sangat membahagiakan ini, kabupaten Donggala memasuki umur yang cukup matang dan telah menorehkan berbagai prestasi baik di kancah daerah maupun nasional. Prestasi tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam sambutannya pada perayaan HUT Kabupaten Donggala yakni penghargaan Piala Adipura ke kempat kalinya dari Presiden RI dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulteng.

Atas prestasi tersebut, Gubernur Sulteng mengharapkan “Kabupaten Donggala dapat menjadi kota impian dan icon Sulawesi Tengah yang patut untuk dibanggakan,” kata gubernur dihadapan Bupati Donggala, Habir Ponulele dan seluruh pejabat Pemerintah kabupaten Donggala.

Di hari yang sangat membanggakan di pertengahan tahun 2012 ini, ada satu prestasi (baca prestasi negatif) yang mungkin lupa disampaikan oleh Gubernur Sulteng yakni peristiwa tragedi berdarah di Balaesang Tanjung, yang mengakibatkan 1 orang tewas, 4 orang luka tembak dan 15 orang lainnya mendekam di tahanan Polres Donggala.

Marwan: perlu RS berjalan selama mudik Lebaran

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Ja'far mengusulkan pentingnya dibangun rumah sakit berjalan atau RS Mobile untuk membantu pemudik selama perjalanan.

Menurut Marwan, jalur mudik, khususnya jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) yang padat arus lalu lintasnya membutuhkan sentuhan pemerintah agar pemudik bisa lebih aman, nyaman selama melakukan perjalanan.

"Sentuhan bidang pelayanan kesehatan sangat diperlukan sebagai langkah antisipasi. Perlu adanya rumah sakit berjalan yang dilengkapi peralatan medis darurat. Tentu tidak selengkap rumah sakit. permanen. Ya dengan peralatan secukupnya," kata Marwan di Jakarta, Minggu.

Penembakan Aparat Kepolisian Di Balaesang Tanjung Pelanggaran HAM Berat

Semenjak tragedi 18 Juli 2012, situasi Desa Malei salah satu desa di Balaesang Tanjung pada bulan Ramadhan kali ini tidak terasa ramai lagi, seperti halnya pada bulan Ramadhan tahun lalu. Bila tahun kemarin masjid penuh, kini hanya beberapa orang yang berani shalat di masjid. Kini kampung terasa sunyi. Situasi mencekam serta trauma warga masih tergambar dari wajah mereka. “ Polisi masih banyak di sini dan masih melakukan penangkapan, Kapolres tak tepati janjinya “. Keluh seorang warga.

Gambaran situasi demikian di tanggapi serius oleh sekretaris DPC PKB Kab. Donggala, Syafruddin.K. Menurutnya, saat di temui di kantor DPC PKB Donggala, di Donggala, bahwa “ jika dibedah, dari prespektif manapun dan pendekatan apa pun, maka peristiwa penembakan yang di lakukan aparat kepolisian terhadap warga Balaesang Tanjung, tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa ditolerir sama sekali. Karena peristiwa penembakan tersebut merupakan penistaan terhadap kemanusiaan. Karenanya dapat di kategorikan sebagai pelanggaran HAM berat “. Dia juga berharap, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) dapat bekerja untuk melakukan penyelidikan kasus ini secara maksimal.

"Pemerintah Harus Bela Petani Secara Konkret"

Indonesia memiliki Sumberdaya Alam yang melimpah. Potensi ini harus diimbangi dengan pengembangan Sumber daya manusia, terutama petani. Pengembangan tersebut terkait dengan masalah produksi keaneka ragaman pertanian maupun keterampilan dan teknologinya.

Oleh karena itu, dibutuhkan kemauan semua pihak, terutama pemerintah untuk meningkatkan kedua aspek tersebut sebagai bagian dari komitmen membela dan memberdayakan mereka. Hal tersebut disampaikan Peggi Patrisia Pattipi Pattipi, anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) saat dihubungi (8/8/2012).

Menurut anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Papua ini, komitmen pemerintah untuk membela petani sangat ditunggu-tunggu secara nyata. "Mereka butuh dibela secara nyata", tegasnya.

PKB minta negara tuntaskan reformasi agraria

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan, negara perlu segera menuntaskan reformasi agraria yang benar-benar memihak kepentingan rakyat, terutama petani.

Menurut Muhaimin yang juga Menakertrans itu, reformasi agraria itu merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi sekaligus memberi solusi atas berbagai konflik sosial yang terjadi belakangan ini.

Muhaimin memandang adanya persoalan konflik horisontal antara petani dan pihak lainnya sebagaimana yang terus menerus terjadi belakangan ini, disebabkan adanya tiga hal.

Helmy: Bantu Muslim Rohingya, Tak Perlu Berangkat ke Myanmar

Solidaritas untuk Muslim Rohingya mengalir dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, sejumlah organisasi sosial telah mengirim relawan untuk membantu muslim Rohingya di Myanmar dan lokasi pengungsian.

Dalam kaitan ini, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini menyatakan kurang sependapat dengan opsi tersebut.

Menurut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meringankan penderitaan Muslim Rohingya tanpa harus berangkat ke Myanmar.

Fraksi PKB Serukan Perlawanan terhadap Mafia Pupuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat bertindak pro aktif mengungkap dan mengusut tuntas mafia pupuk di Kementerian Pertanian. Sebab, selain ada banyak aduan masyarakat, jelas juga terlihat ada indikasi perbuatan mafia dalam pengadaan pupuk di kementerian tersebut.

Akibat dari perbuatan mafia-mafia tersebut terjadi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah. Dalam kaitan ini, anggota Fraksi PKB, Mirati Dewaningsih Tuasikal, menyatakan rencana KPK mengusut dugaan penyelewengan pada proyek pengadaan pupuk senilai Rp81 miliar di Kementerian Pertanian, patut diapresiasi.

"Jika nanti dugaan penyelewengan pupuk itu terungkap, maka mafia pupuk yang selama ini merajalela dapat terbongkar," jelas Mirati di Jakarta, Sabtu (4/8/2012).

FPKB: Pemerintah Harus Atasi Krisis Kedelai

FPKB DPR menyampaikan keprihatinan karena krisis pangan yang terjadi di Indonesia khususnya krisis kedelai. Pemerintah harus segera menanggulangi krisis bisa membunuh industri kecil dan menengah ini.

"Sangat prihatin dengan jeritan pengrajin tahu/tempe dengan langkanya bahan dasar pangan kedelai di pasaran jika dapat ditemukan harganya sudah sangat tinggi. Di pasaran kedelai lokal harganya merangkat terus hampir sama dengan impor,ini dapat kita temukan dengan harga yang sangat tinggi Rp 8.000/kg yang sebenarnya saat normal harga cuma Rp. 5.000 /kg, yang harus dilakukan agar pemerintah segera turun tangan menurunkan harga kedelai, karena dapat mengancam para pembuat tahu atau tempe gulung tikar,"kata Ketua FPKB DPR Marwan Jafar, Kamis (2/8/2012).

Menurut Marwan, impor saat ini telah menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Paradigma ketergantungan akan impor menjadi trend kebijakan, sekalipun dengan kebijakan menurunkan bea masuk impor.