Masih ada 5.806 izin tambang yang belum jelas

Donggala,

MERDEKA.com - Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memiliki status Clean and Clear (CNC) mencapai 4.834 izin. Sedangkan izin yang belum CNC masih sebanyak 5.806 izin.

Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM Harya Adityawarman mengatakan, pihaknya merasa perlu melakukan rekonsiliasi IUP tahap 2 untuk menyikapi banyaknya IUP yang belum CNC saat ini.

Relawan PKB Bantu Korban Banjir Bandang di Sulbar

DPP.PKB.or.id - Bencana banjir bandang di Mamasa, Sulawesi Barat, pada Kamis 6 November 2012 kemarin, langsung direspons oleh kader PKB dengan membangun posko bantuan.

"Kami juga mengutus relawan PKB untuk ikut membantu mencari korban hilang yang sampai saat ini belum diketemukan," kata Hasan Bado, Ketua DPW PKB Sulawesi Barat, kepada media dpp.pkb, Jumat (9/11/2012).

Permukiman Desa Mbulawa Butuh Perhatian

Donggala - Palu Sulteng
HARIANMERCUSUAR.com , Kondisi permukiman di Desa Mbulawa Kecamatan Rio Pakava masih sangat memprihatinkan. Selain terpencar di lereng gunung, juga hanya dibuat dari bahan kayu seadanya.

Kepala Desa Mbulawa, Salman Simeon di Donggala, Selasa (6/11) mengatakan bahwa di desanya sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, dalam hal penataan permukiman, khususnya yang ada di Dusun III. Di dusun itu, dengan jumlah sekira 50 KK, pada umumnya memilih tinggal berjauhan di lereng-lereng gunung, sehingga menyulitkan aparat desa dalam berkomunikasi. “Mereka harus disatukan dalam satu kawasan, supaya gampang kita urus,” ujarnya.

Intoleransi yang (Tidak) Bisa Ditoleransi ?

Oleh : Drs. Osberth Sinaga, M.Si. 

Survei LSI sangat mengejutkan kita semua. Hasil survei ini menjadi potensi yang mengancam keberagaman yang sedang kita galang untuk hidup bersama. Apa jadinya jika negara ini terkapling-kapling hanya karena faktor suku, agama, keyakinan, atau identitas yang berbeda. Padahal perbedaan itu sangat bagus dan bisa menjadi sumber daya yang hebat bagi sebuah bangsa. Apa yang dilaporkan LSI dimana gejala sikap intoleransi yang sangat tinggi sedang terjangkit dalam komunitas masyarakat kita harus dicegah agar tidak membahayakan bangsa ini.

Saat dimana-mana ada upaya maksimal dalam mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada masyarakat dengan tujuan menciptakan kehidupan yang harmonis dikalangan warga, muncul pula hasil survei LSI yang sangat mengejutkan kita semua. Mengapa tidak survei LSI itu merupakan sesuatu yang tidak menggembirakan dalam pelembagaan kebhinnekaan di negara kita. Pemerintah sudah melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan supaya menjadi fondasi yang kokoh bagi bangsa ini. Tetapi apa lacur, sosialisasi dalam bentuk diskusi, seminar ternyata tidak efektif dalam masih belum kuat untuk menyatukan semua suku, agama, ras untuk hidup dalam kerukunan.

UMP Sulteng Terendah Di Indonesia

Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
HARIANMERCUSUAR.com - Sampai dengan Kamis (8/11), belum semua provinsi di Indonesia menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2013. Standar upah untuk buruh dengan masa kerja dibawah satu tahun ini baru ditetapkan di 12 provinsi. Tapi, siapa sangka, justeru Sulteng yang paling rendah.

Sebanyak 12 provinsi di Indonesia tercatat telah menetapkan besaran UMP tahun 2013. Masing-masing adalah Kalimantan Timur, Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara.

Wow, PKB Ternyata Punya Sipol Buatan Sendiri

Donggala - Sulawesi Tengah,
OKEZONE.com - Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ternyata tidak hanya dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memiliki Sipol yang digunakan untuk mengetahui dan mengawasi jumlah anggotanya.

Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu), Zainul Munasichin, mengatakan, anggota PKB yang kini berjumlah sekira 400 ribu orang semuanya dipantau dalam control room di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat.

"Dalam ruangan ini, kami mengontrol semua penambahan dari keanggotaan PKB di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Marauke," kata Zainul, kepada wartawan, di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2012).

Sekretariat DPC PKB Kabupaten Donggala

Alamat Sekretariat 

DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Donggala :

Jl. Pettalolo. No 176, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa

Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah

Email : donggala_pkb@ymail.com

Larang Ahmadiyah Haji, Kang Maman Minta FPI Ngaji Lagi

Sulawesi Tengah, Donggala,

DPP.PKB.OR.ID, Desakan Front Pembela Islam (FPI) kepada Kementerian Agama agar melarang jamaah Ahmadiyah menunaikan ibadah haji sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Aksi semacam ini bahkan sudah masuk ranah kekerasan teologis.

Demikian kesimpulan anggota Dewan Syuro DPP PKB KH Maman Imanulhaq ketika dimintai komentar mengenai seruan FPI melarang jamaah Ahmadiyah menunaikan ibadah haji, Kamis (8/12/2012).

Raskin Di Donggala Turun

Kabupaten Donggala, 
MERCUSUAR - Realisasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kabupaten Donggala yang disalurkan dua periode selama tahun ini, mengalami penurunan baik dari jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) maupun dari jumlah kilogramnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi di ruang Asisten II Pemkab Donggala, Rabu (31/10) dipaparkan untuk realisasi periode Januari hingga Mei 2012 jumlah Raskin yang disalurkan sebanyak 1.940.550 kg kepada 25.874 RTS-PM yang tersebar di 149 desa/kelurahan pada 16 kecamatan. Sementara pada periode Juni hingga Agustus mengalami penurunan menjadi 1.465.060 kg kepada 24.418 RTS PM.

PKB Lolos Verifikasi Faktual

PKB Donggala,

Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa lolos tahapan verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2014. Komisioner KPU Arief Budiman yang bertugas memverifikasi PKB mengatakan, partai tersebut memenuhi tiga syarat yang harus dilengkapi, yaitu kepengurusan, 30 persen keterwakilan perempuan, dan domisili kantor pusat partai politik.

"Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris H Imam Nachrowi, Bendahara Umum Bahrudin Nasori ada. PKB memiliki 38 persen kader perempuan yang duduk dalam kepengurusan tingkat pusat," ujar Arief, dalam jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Arief menyebutkan, jumlah pengurus PKB di tingkat pusat sebanyak 53 orang. Adapun kader perempuan yang duduk dalam kepengurusan sebanyak 20 orang atau sekitar 38 persen. Selain itu, menurut Arief Kantor DPP PKB digunakan hingga tahun 2015. Peraturan KPU mensyaratkan kantor parpol dapat digunakan paling lama hingga akhir tahapan pemilu atau Oktober 2014.