Tragedi Balaesang Tanjung

Balaesang Tanjung, Donggala, Sulawesi Tengah,

Press Release

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMANUSIAAN DAN ANTI KEKERASAN

(FORUM MASYARAKAT KAWASAN HUTAN (FMKH), FORUM MASYARAKAT ANTI TAMBANG (FORMAT) FRONT PERJUANGAN PEMBARUAN AGRARIA (FPPAS), DPC PKB DONGGALA, YAYASAN BONE BULA)

Saat ini, Kecamatan Balaesang Tanjung berduka. Tragedi Bima yang terjadi pada 24 Desember 2011, kembali terulang di Balaesang Tanjung. Konflik pertambangan emas antara 8 desa dengan PT. Cahaya Manunggal Abadi telah menelan korban.

Tragedi Balaesang Tanjung yang terjadi sejak selasa 16 Juli 2012 menelan banyak korban. Identifikasi sementara, sedikitnya 4 orang luka-luka terkena timah panas dan seorang lagi tewas tertembus peluru di bagian perut dan ribuan warga hingga saat ini masih berlindung  ke dalam hutan karena polisi menembak dan menangkap setiap orang secara membabi buta. Saksi mata menyatakan bahwa beberapa orang warga dibuang kedalam mobil polisi saat penangkapan pada hari Rabu, 18 Juli 2012 dan Kamis, 19 Juli 2012. Beberapa dari mereka yang ditangkap dan sempat ditahan mengaku mendapat penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak aparat kepolisian. Perlakuan yang mereka alami antara lain ; pemukulan dan penyetruman. Bahkan, seorang ibu dan seorang anak kecil berumur satu tahun juga menjadi sasaran pemukulan oleh kepolisian.

Penembakan Masdudin alias Sando dan empat orang adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa sesungguhnya telah terjadi kekerasan oleh aparat kepolisian. Namun hingga saat ini pihak kepolisian berusaha untuk membantah realitas tersebut.

Ketua DPC PKB Donggala : Menyesalkan Tindakan Kepolisian

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Donggala, Kaharuddin Karding bersama rekannya Abdul Muis Yahya (Partai Patriot), menjenguk korban penembakan di Balaesang Tanjung pagi tadi pukul 01.34 dini hari di rumah sakit Bhayangkari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Korban penembakan tersebut diketahui bernama Sando. Dia tertembak pada bagian perut. Saat diturunkan dari mobil ambulance yang dikawal ketat oleh pihak Kepolisian bersenjata lengkap, Sando terlihat sangat kesakitan.

Menyikapi hal tersebut, Kaharuddin Karding sangat prihatin terhadap kejadian ini dan sangat menyesalkan tindakan aparat kepolisian. “ Rencana ekploitasi perusahaan Tambang CMH di kecamatan Balaesang Tanjung harus dipertimbangkan dan sebaiknya Kapolda Sulteng dan Kapolres Donggala segera menarik seluruh pasukannya ”. Ungkapnya di halaman rumah sakit Bhayangkari. Karena dengan adanya peristiwa ini, mengindikasikan dan menegaskan bahwa masyarakat Balaesang Tanjung menolak dengan keras rencana perusahaan beroperasi didesa mereka. 

Media DPC PKB Donggala

Balaesang Tanjung di Donggala rusuh, lima warga ditembak

Donggala, Balaesang,

Sebanyak lima warga di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, terluka karena tertembak aparat kepolisian setempat saat mereka menolak rencana eksplorasi tambang, Rabu.

"Sekarang kami masih berhadapan dengan polisi. Polisi memaksa kami mundur dengan menembak kami. Tolong kami dibantu Pak," kata Saeni, warga Balaesang Tanjung saat dihubungi dari Palu.

(A055)

Editor: Aditia Maruli

www.antaranews.com 

Saiful Bahri: Bagi NU & PKB, Pancasila Sudah Final

DPC PKB Donggala,
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI bekerjasama dengan DPP PKB menggelar Program Pendidikan Kader Pancasila (Dik Kapan) PKB di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Acara sosialisasi empat pilar kebangsaan itu difokuskan di Gedung PKK, Kabupaten Lahat, Sabtu (14/7/2012).

Hadir dalam acara ini syuriah NU Kabupaten Lahat, Ketua DPP PKB Saiful Bahri, anggota FPKB DPR-RI Otong Abdurrahman, Ketua DPW PKB Sumatra Selatan Ramlan Holdan, Ketua DPC PKB Lahat dan 100 peserta.

Ketua DPP PKB Saiful Bahri Ansori di depan para peserta Dik Kapan PKB menjelaskan, Pancasila dewasa ini menghadapi dua tantangan, yakni tantangan dari dalam dan dari luar. Rongrongan dari dalam di antaranya mulai ada keraguan dari masyarakat tentang kesaktian Pancasila. Sementara rongrongan dari luar adalah ideologi transnasional yang sudah mulai mengkikis nilai-nilai Pancasila.

Partai Janji Rekrut Caleg Berintegritas

PKB Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah,

Rekrutmen calon legislatif oleh partai politik (parpol) dinilai bisa memulihkan citra partai ke depan. Karena itu, partai akan menyiapkan calon sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dahkiri mengatakan, dalam pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah tentu masalah figur menjadi pertimbangan penting partainya dalam menyusun caleg.Meskipun begitu, figur yang diajukan adalah mereka yang memiliki integritas tinggi terhadap persoalan bangsa.

“Posisi figur dalam konteks sistem pemilu terbuka memang menentukan, dan karenanya PKB sudah sejak awal melakukan pencalegan dini agar mendapatkan kader-kader bangsa terbaik untuk didudukkan di kursi legislatif.Itu bagian dari fungsi rekrutmen partai politik,” katanya di Jakarta kemarin. Dengan kriteria yang transparan dan mengedepankan kualitas serta integritas,Hanif mengklaim saat ini semakin banyak orang yang berminat gabung ke PKB.

Hari ini FPKB Gelar Diskusi Tentang Strategi Pembangunan Infrastruktur Daerah

PKB Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah,

Sektor infrastruktur masih menjadi persoalan serius di daerah-daerah, terutama daerah pemekaran, daerah terpencil dan daerah perbatasan. Tidak sedikit infrastruktur daerah yang saat ini kondisinya amburadul tak terurus, bahkan masih banyak daerah yang belum memiliki infrastruktur.

Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI yang juga anggota Komisi V (salah satunya membidangi masalah infrastruktur), Marwan Jafar, rendahnya pembangunan infrastruktur di daerah tentu menyebabkan terganggungnya berbagai sektor.

Contohnya ekonomi biaya tinggi, sumber daya alam daerah yang tidak terberdayakan secara maksimal, menambah jumlah masyarakat miskin, meningkatnya angka pengangguran serta memicu timbulnya persoalan lain yang lebih pelik dan berkepanjangan. Pasalnya, eksistensi infrastruktur merupakan urat nadi pendorong kemajuan daerah sekaligus salah satu indikator bagi negara ini supaya mampu bersaing dengan negara lain.

PKB: Pelaku Korupsi Al Quran Lebih dari Setan

PKB Donggala,
Korupsi tak mengenal objek. Sampai-sampai pengadaan Al Quran yang notabene-nya adalah kitab suci umat muslim, menjadi ladang koruptor untuk memperkaya diri.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Maschan Musa, menyatakan miris dan mengecam atas dugaan kuat keterlibatan rekan sekomisinya dari Partai Golkar, Zulkarnaen Djabar, dalam kasus korupsi kitab suci ini.

"Korupsi Al Quran itu levelnya di atas setan," ucap Ali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Ali hanya bisa menjawab dengan tertawa saat ditanya hukuman yang pantas untuk pelaku korupsi Al Quran ini.

Menurut Ali, kasus ini sangat menyedot perhatian publik, tidak sekadar umat muslim. Bahkan, Ali mendapatkan sejumlah cerita lucu dari rekannya dengan adanya kasus ini.

PKB Siap Perjuangkan Nasib Petani Tembakau

DPC PKB Kabupaten Donggala

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI, Marwan Jafar, menegaskan, partainya akan memperjuangkan aspirasi para petani tembakau. Apalagi para petani tembakau khawatir Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau bisa membunuh perekonomian mereka jika disahkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).

"Kami atas nama DPP PKB siap membantu dan mendampingi para petani tembakau sampai tercapai dan tersalurkan aspirasi dan perjuangan para petani tembakau," kata Marwan kepada para wartawan di Jakarta, Kamis (5/7).

Sebelumnya, puluhan petani tembakau yang tergabung dalam Komite Nasional Penyelamat Kretek (KNPK) mendatangi Fraksi PKB di DPR RI, Jakarta, Rabu (4/7). Kedatangan KNPK menyampaikan aspirasi penolakan pemberlakukan RPP tersebut. Sebab, dengan diberlakukan RPP yang membatasi kadar TAR dalam tembakau sama dengan mematikan mata pencaharian jutaan petani tembakau di Indonesia.

NU: Unjuk Rasa Tembakau Jangan Buat Masalah Baru

Partai Kebangkitan Bangsa- Kabupaten donggala, sulawesi tengah

Pemerintah harus berhati-hati menyikapi isu ini.

Pengurus Pusat Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), Andi Najmi Fuaidi, menilai demonstrasi petani tembakau merupakan salah satu cara menyampaikan pendapat yang dibolehkan undang-undang selama dilakukan dengan damai.

Menurutnya, pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini sedang melakukan uji materi UU Kesehatan 36/2009 khusus Pasal 113 ayat 2 (dua). Perkara tersebut sampai hari ini masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena itu pemerintah harus berhati-hati dalam masalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tembakau ini," kata Andi.

Ketidakhati-hatian pemerintah dalam mengeluarkan RPP Tembakau bisa menimbulkan masalah baru yang berdampak luas.

"RPP ini berdampak pada mayoritas masyarakat NU yang bekerja sebagai petani tembakau, buruh industri hasil tembakau," kata Andi.

PKB Desak Penundaan RPP Tembakau Ditindaklanjuti

PKB Kabupaten Donggala,

Rancangan Peraturan Pemenrintah (RPP) Tembakau sampai saat ini masih menjadi polemik. Bahkan Kemenko Kesra menunda pemberlakuan RPP Tembakau ini.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKB, Chusnunia Chalim menyambut baik penundaan tersebut. Menurutnya, pemerintah dan DPR harus duduk kembali untuk melakukan revisi terhadap RPP Tembakau, karena hal itu merugikan pihak petani tembakau.

"Kami mengusulkan untuk merevisi RPP ini. Tapi sejak awal kami sudah menolak, tapi karena kita kalah voting makanya RPP ini tetap masuk. Untuk penolakan RPP, kemarin sudah memanggil Menkes, disitu sudah disampaikan penolakan. Intinya jangan sampai ini merugikan petani," ujar Chusnunia di Gedung DPR, Senayan, Rabu (4/7/2012).

Dia mengatakan, dalam RPP tembakau itu yang menjadi sorotan adalah mengenai klausul bahwa tembakau mengandung zat adiktif yang. Padahal untuk menentukan hal itu, RPP itu tdk mengatur mengenai cara pengujian produk sehingga bisa dinilai mengandung zat adiktif.

Eksplorasi Tambang Emas, PT CMA Ditolak Massa

PKB Donggala

Eksplorasi tambang emas yang rencananya dilakukan PT Cahaya Manunggal Abadi (CMA) di Kecamatan Balaesang Tanjung ditolak masyarakat setempat. Pasalnya, lokasi eksplorasi bertepatan dengan kebun masyarakat dan pemukiman.

Anehnya lagi, alamat perusahaan ini tidak jelas, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi. Padahal, perusahaan tersebut telah memiliki izin eksplorasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala dengan luas lahan 5.000 hektar.

Aksi penolakan masyarakat terhadap aktivitas perusahaan itu ditunjukkan dengan memblokir jalan menuju kawasan tersebut pada Rabu malam hingga Kamis.

Jalan tersebut diblokir dengan cara menebang pohon dan menumbangkannya ke jalan. Selain itu masyarakat juga merusak sebuah rumah warga yang diduga mendukung rencana perusahaan dalam mengelola pertambangan.

Segera Tepati Janji kepada Warga Bale

Donggala - Sulawesi Tengah
Saat ini masyarakat di Desa Bale Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala terus menunggu janji yang diberikan oleh PDAM Donggala dalam mengatasi krisis air bersih di wilayah itu. 

Salah satu janji itu adalah pembangunan bak penampungan air bersih. Di balik penantian warga tersebut, pihak PDAM juga tidak mau dibilang hanya mengumbar janji, karena menurutnya selama ini pihak PDAM juga terus memberikan perhatiannya apalagi mengenai penyediaan bak air.

Adam, seorang warga yang dikonfirmasi kemarin mengatakan, bahwa masyarakat memang terus mengharapkan apa yang dijanjikan oleh pihak PDAM, salah satunya bak penampungan air bersih yang mempunyai proses pembersihan. “Janji itu adalah merupakan harapan warga dari PDAM Donggala,” ujar Adam kepada Radar Sulteng.

Namun kata Adam, sejauh ini PDAM telah memberikan perhatiannya “Sejauh ini PDAM sudah menunjukkan upayanya kepada kami Insya Allah bulan puasa warga sudah akan merasakan air bersih,” katanya.

PKS Dinilai Tak Miliki Etika Politik

Donggala - Sulawesi Tengah,

Ketua DPC PKB Donggala

MERCUSUAR – Keputusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala mengganti dua anggotanya yang duduk dalam badan anggaran (banggar), menimbulkan aroma perpolitikan yang tidak sehat, karena dinilai sungguh tak beretika.

Jalannya paripurna perubahan komposisi alat kelengkapan dewan (AKD) Dekab Donggala, Kamis (21/6) semua mata tertuju pada F-PKS yang melakukan perubahan, mengambil alih tiga jatah banggar untuk kader PKS sendiri dengan mendepak dua legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Patriot yang berkoalisi dalam satu fraksi.

Awalnya, F-PKS yang berjumlah enam legislator, yaitu: Anwar Sado, Muhammadong dan Tahir H. Siri (PKS); Kaharuddin dan Abdullah J. Sitopang (PKB); dan Abd. Muis Yahya (Partai Patriot), mendapat jatah tiga anggota banggar, dengan kesepakatan yang dibangun secara lisan saat dibentuk fraksi, bahwa tiga anggota banggar teralokasi ke masing-masing partai koalisi, yaitu Anwar Sado, Kaharuddin Karding dan Abd. Muis Yahya. Karena sejatinya, jika PKS berdiri sendiri sebagai fraksi murni dengan tiga kursi, maka hanya mendapat satu jatah banggar, jelas Kaharuddin usai paripurna.

Legislator: demokrasi bertumpu uang berbahaya

PKB Donggala,

Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far memandang fenomena demokrasi yang saat ini bertumpu pada kekuatan uang sangat membahayakan kelangsungan hidup berdemokrasi bangsa Indonesia.

Kepada pers di Jakarta, Minggu, Marwan menjelaskan bahwa demokrasi yang bersumbu pada uang akan menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi transaksional.

"Semua akan diukur dengan transaksi uang dan imbasnya hal itu akan menggerus nilai-nilai utama dalam masyarakat. Ideologi, visi dan bahkan nilai-nilai kebaikan tergerus oleh uang," ujarnya.

Selain itu, ia melanjutkan, demokrasi transaksional yang berawal pada uang akan berpotensi besar terciptanya demokrasi kaum penjahat, karena prinsip yang dikembangkan bahwa sesuatu dapat dibeli dengan uang, tanpa melihat nilai-nilai utama dalam demokrasi yang sesungguhnya.

Berdiskusi & Berpikir Bersama Masyarakat

PKB Donggala - Sulawesi Tengah

Sabtu, 30 Juni 2012, Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Donggala, Syafruddin. K, berkunjung ke salah satu desa yang berada di pegunungan kecamatan Banawa Tengah. Shape, demikian penduduk setempat menyapanya. 

Dalam kunjungan tersebut yang bertempat di balai pertemuan masyarakat ( bahasa lokal : bantaya ) mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi topik yang hangat yang dikemukakan masyarakat yakni adanya rencana beberapa pihak luar untuk melakukan pengelolaan tambang. Hal ini, akan merusak hutan, sumber air minum papar seorang tokoh masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Donggala, Syafruddin. K, menuturkan bahwa bukan saja masyarakat desa ini yang akan dirugikan namun aktivitas pertambangan tersebut akan merugikan semua masyarakat di kabupaten Donggala, utamanya para petani sawah dan masyarakat yang berlangganan air PDAM. - Media, DPC PKB Kab. Donggala

Membendung Kekerasan Atasnama Agama

PKB Donggala - Sulawesi Tengah,
Oleh : Marwan Ja'far*
 
Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada Rabu, 09/5/2012, sekelompok massa dari organisasi kegamaan tertentu melakukan penyerangan terhadap sebuah diskusi yang berlangsung di lembaga LKiS Yogyakarta. Tak hanya menyerang, mereka juga secara anarkhis merusak tempat berlangsungnya diskusi yang menghadirkan Irshad Manji, tokoh feminis dari New York University. Sebelumnya, kelompok ini juga melarang dilakukannya diskusi yang sedianya diadakan di Universitas Gadjah Mada. Dalam melakukan tindaknnya, mereka selalu saja berdalih atas nama Tuhan dan berlindung di balik jubah agama.

Sekedar mereview ingatan kita bersama, belum lekang dalam diingatan kita bagaimana pada tahun 2011 bom bunuh diri juga meledak di masjid Mapolresta Cirebon, gereja Bethel Injil Solo dan juga beberapa tempat lainnya yang memakan banyak korban. Semua dilakukan atas nama agama dan jihad. Serangkaian peristiwa tersebut membuktikan bahwa agama memang seringkali dijadikan justifikasi dalam melakukan tindak kekerasan.

Dalam beberapa peristiwa di atas, agama yang sarat dengan nilai-nilai keluhuran, di tangan sebagian pemeluknya justru telah berubah menjadi-meminjam istilah Mark Juergensmeyer (2006)- malaikat yang selalu meniupkan terompet kematian bagi siapapun yang berbeda keyakinan. Perjuangan menegakkan agama berubah menjadi monster yang begitu menakutkan.

FPKB Pelopor Pembuat Laporan Pertanggungjawaban Publik

PKB Donggala,

JAKARTA, fraksi.pkb.or.id-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI merupakan satu-satunya fraksi di DPR yang telah mempelopori membuat laporan kinerja tahunan. Selasa siang kemarin (31/1/2012) pukul 13.00 Wib di Gedung Sekretariat FPKB DPR, Senayan, Jakarta telah menjadi saksi sejarah atas prakarsa para anggota FPKB yang dikomandani oleh Marwan Ja’far tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua FPKB DPR Marwan Ja’far menyatakan bahwa FPKB merupakan yang pertama membuat laporan tahunan. Selain itu, Ia menyatakan maksud dari pembuatan laporan tersebut dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang dimandatkan dalam UU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3).

Hal lain, DPR harus punya kepekaan terhadap aspirasi publik dan rasa sensitif terhadap konstelasi hidup orang banyak. Selain itu, lanjutnya, laporan tersebut merupakan pertanggung jawaban publik Fraksi PKB kepada konstituen dan masyarakat.

“Isu desa dan lingkungan masih yang krusial di tahun 2012. Saya sudah menerima ribuan sms dari perangkat desa, sampai hang hp saya,” katanya kepada wartawan yang meliput di sekitar DPR. Marwan juga memaparkan mengenai tema yang diusung kali ini “Tahun Pengabdian untuk Desa dan Lingkugan”, lahir dari sembilan pertimbangan utama.

PKB Persilakan KPK Galang Dana Swadaya, Asal ....

PKB Donggala,Animo masyarakat mengumpulkan dana sumbangan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin besar. Dukungan tak hanya mengalir dari para aktivis antikorupsi, tapi juga pedagang kaki lima, mahasiswa, pengusaha, pengacara, hingga rakyat jelata.

Mereka berduyun-duyun memberikan kontribusi untuk KPK sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak hanya dalam bentuk uang tunai, namun juga bahan bangunan, seperti batu bata.

Dalam kaitan ini, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempersoalkan aksi penggalangan dana dari masyarakat untuk KPK. Hanya saja ada beberapa hal yang patut diperhatikan. “Silakan menggalang dana, asal memenuhi asas konstitusional,” ujar Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far saat berbincang dengan redaksi www.dpp.pkb.or.id di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Marwan mengingatkan, bila sumbangan dari masyarakat tidak dikelola dengan benar, maka bisa menjadi bumerang bagi KPK, karena dana tersebut bisa ditafsirkan masuk kategori gratifikasi. Tentu hal ini melanggar hukum dan kontradiktif dengan salah satu prioritas kerja KPK, yaitu memberantas gratifikasi.