Tolak Tambang Emas, Warga Donggala Tumbangkan Pohon

PKB Donggala,

Ratusan warga di pantai barat Donggala, Sulawesi Tengah, memblokir jalan di Desa Walandono, Kecamatan Balaesang Tanjung, dengan menumbangkan pohon besar. Mereka menolak perusahaan tambang emas beroperasi di daerah mereka.

Pemblokiran yang dilakukan warga dari 16 desa di pantai barat ini untuk mencegah warga yang pro tambang, mengikuti seminar analisis mengenai dampak lingkungan yang digelar di Kantor Badan Lingkungan Hidup Donggala.

Penolakkan tambang emas di daerah ini karena warga menganggap perusahaan tambang PT CMA hanya memiliki izin ekplorasi, bukan sebagai pemilik lahan. Bahkan pihak perusahaan menerbitkan dokumen dan tanda tangan palsu yang mengatasnamakan persetujuan warga setempat.

Sebelumnya, warga juga sempat menyandera tiga orang yang hendak menghadiri seminar tersebut. Namun akhirnya ketiga orang yang disandera dilepaskan, setelah ada negosiasi dengan aparat keamanan yang melakukan penjagaan di lokasi pemblokiran.(DNI)

www.metrotvnews.com 

PKB Tak Percaya Hasil Survei

donggala,

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengungkapkan rendahnya elektabilitas partai Islam sebagaimana dilansir sejumlah lembaga survei tidaklah komprehensif.

Menurut dia, hasil itu tidak relevan jika dikaitkan dengan PKB, sebab konstituen PKB mayoritas tidak tersentuh oleh lembaga survei. "Survei itu tidak komprehensif, karena samplenya hanya ribuan dan hanya di perkotaan. Kalau dengan PKB tidak relevan karena massa PKB ada di kampung. Orang-orang dikanpung sulit untuk baca kuisioner," ungkap Marwan kepada Okezone, Kamis (28/6/2012).

Di samping itu kata dia, para pengamat seringkali salah menilai partai Islam. “Pengamat yang mengamati PKB selalu salah. Dulu lembaga survei bilang PKB 2009 tidak lolos PT, ternyata PKB lolos," imbuhnya.

Bagi dia, partai yang berbasiskan massa Nahdlatul Ulama telah memiliki massa tetap yang tidak bakal pindah kepartai lain. "PKB punya Captive market, sehingga tidak pindah ke partai lain," kata dia.

Fraksi PKB Tolak RPP Tembakau

dpc pkb donggala,

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Marwan Jafar dengan tegas menyatakan menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tembakau. Racangan peraturan yang akan dikeluarkan pemerintah pada 14 Juli mendatang itu, menurut Marwan, hanya akan merugikan petani tembakau.

"RPP tembakau akan merugikan para petani tembakau. Kalau RPP ini tetap dikeluarkan, banyak petani yang menganggur. Kalau mereka menganggur, siapa yang akan menghidupi para petani," kata Marwan di Jakarta, Kamis (28/6).

Menurut dia, tekanan dari kapitalis internasional tentang penggunaan tembakau dalam industri rokok dapat mengebiri negara berkembang seperti Indonesia, khususnya dalam memproduksi rokok kretek. "Aturan internasional menghambat industri rokok dalam negeri. Rokok kretek atau penggunaan tembakau merupakan "heritage" bangsa Indonesia," kata Ketua Fraksi PKB itu.

Kwalitas Rendah, Tanggul Sungai Ambruk, Kontraktor Diduga Mark Up

dpc pkb donggala,
Donggala - Proyek normalisasi dan pembangunan penahan tebing sunggai di Desa Limboro Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang belum lama dikerjakan itu mengalami rusak berat, akibat kwalitas pekerjaanya rendah. Kontraktor diduga telah mark up proyek tersebut.

Dari hasil pantauan dilokasi, terlihat ada beberapa titik tanggul yang mengalami rusak berat, Padahal pekerjaanya belum lama dikerjakan. Diduga proyek tersebut, saat pelaksanaanya dilapangan banyak di mark up dan menyalahi bestek, sehingga kwalitas pekerjaanya pun asal jadi. Dampaknya, proyek yang menelan anggaran ratusan juta rupiah itu sia-sia, dan tidak memberi harapan yang positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurut pengakuan seorang warga yang berhasil ditemui dilokasi menyebutkan,proyek yang pekerjaanya belum lama diselesaikan oleh pihak kontraktor itu telah menyalahi aturan. Dimana saat pelaksaanaanya pun, kurang diawasi, sehingga menyebabkan para tukang yang kerja asal jadi. “Awalnya kami bersyukur ada perbaikan penahan tebing disungai ini, untuk mengantisipasi musibah sewaktu-waktu tiba. Namun, kalau hasil pekerjaanya seperti ini, tentu hanya membuang uang sia-sia saja,” tegas Atnan warga Desa Limboro.

Pembukaan Rakerkesda Kab. Donggala Tahun 2012

dpc pkb donggala,
Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Kabupaten Donggala tahun 2012, dilaksanakan diruang Kasiromu kantor Bupati Donggala rabu 20 juni 2012. Adapun tema Rakerkesda tahun 2012 ini adalah “Melalui Rapat Kerja Daerah Kita Bangun Komitmen Bersama Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Di Kabupaten Donggala Tahun 2012”. Rakerkesda tahun ini dihadiri oleh rombongan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia yang diketuai Prof. Dr Purnawan Djunadi MPH.

Laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala Drg.Hj.Anita B Nurdin M.Kes mengatakan tujuan umum rapat kerja ini adalah terbangunnya komitmen bersama dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan 2012 di Kabupaten Donggala dalam rangka percepatan Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK) di Kabupaten Donggala, sedangkan yang diharapkan dalam rakerkesda tahun ini ialah adanya kesamaan pemahaman dan pandangan (Komunikasi dan Informasi) pembangunan bidang kesehatan yang diselenggarakan diwilayah Kabupaten Donggala.

Sambutan kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah Dr.Abdullah DHSM, M.Kes antara lain mengharapkan kiranya jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala dapat melakukan pemetaan kembali 24 indikator IPKM, sampai ditingkat Kecamatan, wilyah Puskesmas dan Desa sehingga intervensi program disetiap wilayah Puskesmas tentu didasarkan pada prioritas masing-masing, disamping itu juga diharapkan seluruh jajaran kesehatan mulai dari tingkat Dinas Kesehatan sampai ketingkat paling bawah bersama jajaran Kesehatan Propinsi serta Kementerian Kesehatan membangun kembali komitmen yang sama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Seminar Tambang Emas di Donggala Sulteng Ricuh, 3 Peserta Disandera

dpc-pkb-donggala,

Ratusan warga dari 8 desa di pantai barat, Donggala, Sulawesi Tengah memblokir jalan daerah di desa Walandano, kecamatan Balaesang Tanjung dengan menumbangkan sebuah pohon besar. Mereka menolak perusahaaan tambang emas milik PT. Cahaya Manunggal Abadi yang beroperasi di daerah mereka.

Pemblokiran ini dilakukan untuk mencegah warga yang pro tambang mengikuti seminar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang digelar, Kamis (28/6/2012) di Kantor Badan Lingkungan Hidup Donggala. Warga ingin melindungi tanah mereka yang masuk dalam areal konsesi pertambangan milik PT. CMA.

Ratusan warga tersebut berasal dari Walandano, Malei, Ketong, Kamonji, Palau, dan Rano yang berada di wilayah konsesi tambang seluas lebih dari 4 ribu hektare. Sejumlah lahan perkebunan warga yang masih produktif masuk dalam lahan konsesi.

Ambulance Sudah Jadi Mobil Pribadi Dokter

dpc pkb donggala,

Warga Sulit Memperoleh Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Donggala belum berjalan optimal, malah cenderung menuai sorotan warga, seperti yang terjadi di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Warga di desa itu mempertanyakan peruntukan mobil ambulance sebagai salah satu fasilitas pendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Lembasada. Pasalnya, mobil ambulance tidak lagi berfungsi untuk melayani warga yang sakit atau berduka, malah mobil ambulance terkesan menjadi kendaraan pribadi dokter Masye sebagai dokter tetap di Puskesmas tersebut.

Nasrun, salah seorang warga Lembasada menuturkan kekecewaannya terhadap pihak Puskesmas Lembasada, khususnya dokter Masye yang bertugas di Puskesmas tersebut. Katanya, selain yang jarang berada di tempat, dokter Masye juga membawa mobil ambulance ikut bersamanya meninggalkan Puskesmas, sehingga warga kesulitan saat membutuhkan penanganan dokter atau membutuhkan mobil ambulance. “Saat dibutuhkan, dokter selalu tidak berada di tempat bersama mobil ambulancenya juga,” ujar Nasrun kepada Radar Sulteng (JPNN Group), Rabu (30/5).

Donggala Targetkan 120.000 Ton GKG Pada 2012

pkb donggala,

Kabupaten Donggala menargetkan produksi beras di wilayahnya mencapai 120.000 ton gabah kering giling (GKG) pada 2012.

"Kami sudah siapkan langkah-langkahnya, seperti perbaikan infrastruktur, sistem irigasi, dan pencetakan sawah baru," kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Donggala Hakim Abdullah di Donggala, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini, luas sawah dan ladang padi di kabupaten setempat mencapai 14 ribu hektare yang tersebar di 14 kecamatan.

Sementara itu, program pencetakan sawah baru di Donggala, katanya, luasnya mencapai 200 hektare.

PKB Nyatakan Terbuka Serahkan Laporan Keuangan

pkb donggala,

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan terbuka untuk memberikan laporan keuangan, termasuk  setiap kali Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta data itu dari mereka.

“Beberapa kali saya ketemu teman-teman ICW itu ke Kantor kami dan kami memberikan. Saya ada tanda terimanya. Memang dana parpol dari APBN kan harus dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat juga,” ujar Sekjen PKB Imam Nahrawi di Jakarta, Rabu (27/6).

Saat ditanya lebih lanjut soal sumber dana parpol yang lain selain APBN, Nachrowi mengaku belum memperoleh informasi secara pasti apakah sudah memberikan data-data itu atau tidak. “Soal laporan keuangan seluruhnya tentu saja tidak keberatan kita buka ke publik kalau memang ketentuannya harus demikian. Tapi saya cek dulu apakah PKB sudah punya disposisi untuk soal ini,” sambungnya.

Caleg Bisa Halalkan Segala Cara

pkb donggala
Seorang politisi memprediksi, tidak mendetailnya aturan batasan dana kampanye dalam UU Pemilu yang baru disetujui DPR RI, memberikan celah bagi calon legislatif (caleg) Pemilu 2014 untuk menghalalkan segala cara dengan uang yang dimilikinya.

"Saya agak kecewa tidak ditentukannya pembatasan dana kampanye caleg, hal ini akan mengakibatkan liberalisasi politik," ujar Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Malik Haramail, dalam dialog publik "UU Pemilu Baru dan Prospek Politik Daerah", di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (25/4).

Menurutnya, seorang caleg dalam pemilu 2009 lalu saja menghabiskan dana Rp 500 juta, hingga miliaran rupiah. "Bagaimana pemilu itu bersih, jika seorang caleg menghabiskan begitu banyak dana," ungkapnya.

Biografi Gusdur

PKB Donggala 

oleh : Mahbub Risad


RIWAYAT HIDUP
Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman ad-Dhakhil, dari maknanya, “ad-Dhakhil” berarti “Sang Penakluk”, sebuah nama yang diambil K.H. A. Wahid Hasyim, orang tuanya, dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah membawa kejayaan Islam di Spanyol selama berabad-abad. Pada proses perjalanan waktu, kata “ad-Dhakhil” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, Abdurrahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” adalah panggilan untuk seorang anak kiai. “Gus” sebenarnya kependekan dari ucapan “bagus”, sebuah harapan seorang ayah kepada anaknya agar menjadi bagus.Selain itu “Gus” adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati “abang” atau “mas”. 

3 Kepahitan Realitas Politik Indonesia Versi Cak Imin

PKB Donggala

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini realitas politik di Indonesia dalam masa yang sulit. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat realitas politik di Indonesia terkesan pahit.

"Pertama realitas politik yang pragmatis dan disalahartikan sebagai politik transaksional," kata dia dalam acara 'Orientasi dan Pendalaman Tugas Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD se-Jabar, DKI dan Banten' di Hotel Maharani, Jakarta, Selasa (20/6/2012).

Dengan adanya politik transaksional ini, kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, terjadilah praktik politik uang (money politics). Cak Imin mengatakan, politik transaksional inilah yang kemudian diidentikkan dengan politik uang, seperti yang terlihat saat Pemilukada diselenggarakan.

Komisi II DPR tunda permintaan Mendagri soal tambahan dana e-KTP

PKB Donggala

Komisi II DPR RI sepakat menunda permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal tambahan dana sebesar Rp1,045 triliun dalam APBN Perubahan 2012.

Tambahan dana itu terkait Program Penataan Administrasi Kependudukan berupa kebutuhan pengadaan blangko KTP berbasis chip atau Electronic KTP (E-KTP) di 197 kabupaten/kota untuk 64.824.745 juta wajib KTP. 

Permintaan dana itu tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan dengan nomor 910/4715/SJ tanggal 24 November 2011. 

"Kita menunda dan belum setuju dengan permintaan Menteri Dalam Negeri untuk E-KTP sebesar Rp1,045 triliun," kata anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat. 

Ketua Fraksi PKB Tak Sepakat Larangan Merokok di DPR

PKB Donggala

Gedung DPR mulai ramai dengan pamflet larangan merokok. Pamflet-pamflet tersebut ditempel diberbagai tempat, seperti di tiang-tiang Gedung Nusantara III, pintu masuk, ruang komisi, dan ruang pimpinan.

Namun sayangnya gedung perwakilan rakyat ini tidak difasilitasi ruang khusus bagi perokok. Larangan tersebut pun menuai kontroversi dari kalangan internal anggota dewan. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menyatakan tidak sependapat dengan larangan tersebut. Karena menunjukkan adanya penyekatan terhadap rakyat sendiri.

Bagi dia, jika memang ingin memberlakukan aturan seharusnya dibicarakan dulu di lintas fraksi. "Jika memang ada aturan dibicarakan dulu di lintas fraksi jangan hanya kesetjenan saja," ungkap Marwan saat berbicang dengan okezone melalui telepon, Senin (16/4/2012).

PKB Dukung 10 % APBN untuk Desa

PKB Donggala

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung alokasi dana untuk desa. Jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan hanya lima persen dari total APBN, PKB bahkan mengusulkan agar dana untuk desa mencapai 10 persen APBN.

Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menyebutkan, partainya mendukung gagasan untuk menyediakan dana desa yang diatur persentasenya dari total APBN. "Itu sudah menjadi keputusan resmi PKB waktu Mukernas Fraksi tiga bulan yang lalu," sebut Malik, Sabtu (13/8/2011).

Pada pertengahan Juli lalu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyetujui usul inisiatif Rancangan Undang-Undang tentang Desa. RUU tersebut memposisikan desa sebagai "negara kecil".

Naskah Deklarasi

 

NASKAH DEKLARASI
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Mabda Syiasi

1. Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-‘adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta’awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan. 

Sejarah Pendirian

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Makna Lambang PKB

 

(1) Arti Gambar adalah sebagai berikut :

a)    Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.

b)    Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;

c)    Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjua ngan Partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

Menenun Tradisi Masyarakat Donggala di Sulawesi Tengah

PKB Donggala

Selama ratusan tahun, masyarakat Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah menyulap pintalan sutra menjadi kain tenun. Hingga saat ini tak sedikit pun corak, warna, hingga cara pembuatannya yang melenceng dari tradisi.

Sutra punya kelas lebih eksklusif dari jenis kain lainnya. Kain ini pula yang menghubungkan banyak bangsa dalam Jalur Sutra ratusan tahun silam. Tak heran kain ini digunakan oleh para aristokrat, atau bangsawan yang punya nilai tinggi terhadap pakaian.

Tapi, Anda tidak akan menemukan stratifikasi sejenis itu di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Gus Yusuf Chudlory Ketua PKB Jawa Tengah

PKB Donggala

Karanganyar, www.green.pkb.or.id,– Musyawarah Wilayah Luar Biasa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (Muswilub DPW PKB) Jawa Tengah menetapkan KH Muhammad Yusuf Chudlori sebagai Ketua DPW PKB Jawa Tengah periode 2012-2017

Gus Yusuf, demikian panggilan akrabnya, ditetapkan setelah Ketua Umum DPP PKB menerima usulan secara tertulis dari 29 Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Jawa Tengah yang berisi permohonan agar ditetapkan sebagai Ketua DPW. Muswilub juga menetapkan KH Munif Zuhri sebagai Ketua Dewan Syura.

PKB Sayangkan Bung Karno Belum Bergelar Pahlawan

PKB Donggala

Ketua DPC PKB Lumajang Ali Mudhori amat menyayangkan pemerintah RI yang belum menjadikan Ir. Soekarno sang Proklamtor Kemerdekaan Bangsa Indonesia sebagai Pahlawan Nasional. Padahal jasa dan jiwa kepahlawanan bung Karno tidak usah diragukan dan dipertanyakan lagi.

"Jadi peringatan Haul Bung Karno sangat sedih, karena Bapak Bangsa ini belum bergelar Pahlawan," ujar Ali Mudhori, Jumat (22/06/2012).

Dia mengatakan, fakta belum dijadikan Soekarno menjadi pahlawan perlu dipertanyakan. Karena jasanya dalam pendirian Indonesia dan meletakan dasar negara 'Pancasila' sangat besar bagi kemajuan bangsa. "Soekarno sang Founding Father layak untuk mendapatkan gelar pahlawan, saya yakin rakyat Indonesia setuju," jelasnya.

Hindari Politik Panggung !

PKB Donggala

DONGGALA, MERCUSUAR- hampir seluruh level kepengurusan partai kebangkitan bangsa (PKB), telah meninggalkan gaya lama dalam berpolitik, yaitu politik panggung yang mengandalkan pencitraan semu. Namun sekarang elah berubah menjadi, politik dari, oleh dan untuk rakyat.

Menteri pembanguna daerah tertinggal (PDT), Ir. HA Helmy Faisal Zaini yang hadir sebagai wakil ketua DPP PKB saat meresmikan kantor DPC PKB kabupaten donggala, sabtu (16/6).

Mengingatkan kepada kader PKB khususnya di kabupaten donggala agar segera melakukan kegiatan yang berbaur  dengan masyarakat, seperti pengobatan gratis, penjualan sembako murah, termasuk melakukan pendampingan khususnya kepada para petani dan nelayan untuk mengupayakan peningkatan kesejateraan. 

Menteri PDT Ajak Mahasiswa Ciptakan Lapangan Pekerjaan

PKB Donggala

Palu – mentri pembangunan daerah tertinggal (PDT) Helmi Faishal Zaini mengajak mahasiswa untuk memanfaatkan lingkungan sekitar dan memanfaatkan lapangan kerja bagi masyarakat. “setelah lulus, mahasiswa harus bisa ciptakan lapangan kerja. Dari pada menggunakan ijasanya Cuma untuk jadi buru pabrik atau Cuma asal kerja,” kata Helmi saat member kuliah umum di universitas tadulako (untad) palu, sabtu.

Menurut dia, mahasiswa harus jeli melihat segalah peluang yang ada disekirnya seperti memanfaatkan lahan kosong. Saat ini, katanya, banyak terdapat lahan “tidur” yang belum dimanfaatkan padahal lokasi tersebut bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bisa bernilai ekonomis, seperti perkebunan, peternakan atau pertanian. “terapkan ilmu yang dipelajari selama kuliah dimasyarakat. Ajak masyarakat bekerja sama,” kata mantan anggota DPR  RI dari fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) ini.

Menteri PDT Resmikan Kantor PKB Donggala

PKB Donggala

DONGGALA- Wakil ketua DPP partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Helmy Faisal Zaini meresmikan Kantor DPC PKB Kabupaten Donggala di jalan Pettalolo, Sabtu (16/6) akhir pekan lalu.

Peresmian diawali dengan membuka selubung papan nama partai di halaman kantor dan di lanjutkan pengguntingan pita hijau pada pintu kantor.

Dalam peresmian tersebut,Helmy Faisal Zaini di dampingi Ketua DPW PKB Provinsi Sulteng, Zainal Daud, Ketua Dewan Syuro PKB Sulteng, KH Syakir Hubaib, Ketua DPC PKB Donggala Kaharuddin H Karding dan sekertaris Syafrudin K serta Ketua Dewan Syuro PKB Donggala Rony H jalaludin.

Ana Muawanah Serukan Kebangkitan Perempuan

Fakta perempuan masih mengalami diskriminasi di dunia politik menyita perhatian Ketua Umum DPP PPKB Ana Muawanah. Menurut dia, sudah saatnya dominasi laki-laki di dunia politik diakhiri.

“Kader PKB harus memiliki pola pikir yang berbeda, di mana peran perempuan dalam politik dan pembangunan setara dan sama pentingnya, tak ada lagi perbedaan,” ujarnya di depan para peserta Bimtek untuk anggota dewan pengurus wilayah, cabang dan dewan se-DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di Hotel Maharani, Jakarta Selatan, Kamis (21/6/2012).

Ana tak hanya menggugat pandangan bahwa dunia politik milik laki-laki saja. Untuk mengubah fakta masih terpinggirkannya perempuan di pentas politik nasional, dia juga melecut para koleganya agar bersikap proaktif.

Politisi Muda PKB Akan Belajar ke China

pkb donggala

Politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain akan berkunjung ke China, dalam rangka menimba ilmu penataan desa. China sengaja dipilih karena relatif berhasil membangun dari kekuatan desa.

"Kami ingin tahu posisi desa di samping pemerintah pusat. Pola penataan seperti apa. Kewenangan apa yang dimiliki oleh desa dan tata cara penyelenggaraan desa," ungkap anggota Panitia Khusus RUU Desa itu di Jakarta, Selasa (19/6/2012).

Malik menambahkan, bersama koleganya di DPR akan mengunjungi sebuah desa yang dulu sangat miskin, namun kini telah berubah menjadi desa paling kaya.

Anggota Dewan PKB Diingatkan Jangan Jadi Calo Proyek

dpc-pkb-donggala

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diharapkan tidak menjadi benalu pembangunan dengan menjadi makelar proyek. Sebab, acapkali mereka melupakan fungsi pokoknya sebagai wakil rakyat dan lebih fokus mengurus proyek-proyek di pemerintahan daerah.

Demikian disampaikan Direktur Diklat Kemendagri Endang Kusumajati saat menjadi pembicara dalam acara bimbingan teknis untuk anggota dewan pengurus wilayah, cabang dan dewan se-DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten di Hotel Maharani, Jalan Mampang Prapatan Raya No 8, Jakarta Selatan, Rabu (20/6/2012).